JAKARTA, MONONDOK.COM – Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah mencapai 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia menuntut penguatan pengawasan dan pengendalian kecurangan. BPJS Kesehatan terus memperkuat sistem pencegahan dan deteksi agar penyelenggaraan program tersebut tetap terjaga.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan berbagai langkah pengendalian kecurangan telah dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor.
Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.
Sebagai bagian dari penguatan pengendalian, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang.
BPJS Kesehatan juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare AntiFraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Menurut Pujo, praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kerugian finansial. Penguatan pencegahan juga berperan menjaga keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.
Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien.
Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi. Melalui berbagai langkah tersebut, BPJS Kesehatan berupaya menjaga integritas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan keberlanjutan Program JKN bagi masyarakat. ***









