banner 728x250

Cak Imin Minta Regulasi Anti-Kecurangan JKN Diperkuat, Penghargaan Diberikan kepada Daerah Berprestasi

banner 468x60

JAKARTA, MONONDOK.COM – Penguatan regulasi menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan untuk menutup celah kecurangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan program tersebut.

Hal itu disampaikan Cak Imin dalam 2nd Indonesia Healthcare AntiFraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

banner 728x250 banner 728x250

Ia menegaskan, seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari upaya penyempurnaan agar tidak ada satu pun masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan.

Salah satu kekuatan yang harus terus dijaga adalah memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN.

“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.

Ia juga mengingatkan agar sistem JKN tidak gagal mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu. Karena itu, sistem anti-kecurangan harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Cak Imin menyebut, regulasi terkait penanganan kecurangan saat ini masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, peningkatan level pengaturan perlu didorong agar memiliki landasan lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN.

“Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tegasnya.

BACA JUGA  Pastikan Akses Layanan JKN Terbuka Selama Libur Lebaran, Ini Pesan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Luwuk

Dalam forum INAHAFF 2026 tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berkomitmen memperkuat budaya anti-kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2026.

Pada kategori Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik, penghargaan diberikan kepada Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC; Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si; serta Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.

Untuk kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik, Kabupaten Purbalingga meraih Terbaik 1, Kota Medan Terbaik 2, dan Kabupaten Banyumas Terbaik 3.

Sementara pada kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik, Provinsi Bali meraih Terbaik 1, Provinsi Riau Terbaik 2, dan Provinsi Jawa Barat Terbaik 3.

Pada kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik, Kabupaten Kotawaringin Barat meraih Terbaik 1, Kabupaten Karawang Terbaik 2, dan Kabupaten Sukabumi Terbaik 3.

Adapun kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik menempatkan Provinsi Bali sebagai Terbaik 1, Provinsi Nusa Tenggara Timur Terbaik 2, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Terbaik 3. ***

banner 468x60