JAKARTA, MONONDOK.COM – Pengendalian kecurangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membutuhkan keterlibatan banyak pihak, bukan hanya BPJS Kesehatan. Karena itu, pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) didorong sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat integritas pelayanan kesehatan.
Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, mengatakan kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut pembangunan sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif.
Menurutnya, upaya pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.
Hal tersebut disampaikan Vetty dalam 2nd Indonesia Healthcare AntiFraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Ia menegaskan, sinergi berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.
Sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan INHAFA. Organisasi ini diharapkan menjadi wadah untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan.
INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis. Pertama, sebagai forum kolaborasi lintas sektor. Kedua, pengembangan pengetahuan dan kompetensi. Ketiga, penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.
Melalui inisiatif tersebut, sinergi antarpemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga pengendalian kecurangan dalam Program JKN dapat berjalan secara berkelanjutan. ***









