MONONDOK.COM, Luwuk—Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Banggai menggelar Diskusi Laporan Pendahuluan terkait penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk dua wilayah rawan abrasi, yakni Pantai Kelurahan Jole dan Kelurahan Keraton di Kecamatan Luwuk, serta Sungai Lobu di Kecamatan Lobu.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Santika Luwuk dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas PUPR Banggai, Dewa Supatriagama, yang diwakili oleh Kabid Pengairan, Takdir Said, ST.
Dalam sambutannya, Takdir Said menyampaikan bahwa diskusi laporan pendahuluan merupakan tahapan awal dalam proses perencanaan teknis, khususnya dalam mendukung pengelolaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air di kawasan pesisir dan sungai.
“Perencanaan DED yang matang akan menjadi dasar pelaksanaan konstruksi yang tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Kami berharap forum ini menjadi wadah diskusi produktif dengan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan agar dokumen DED benar-benar sesuai dengan kondisi teknis dan kebutuhan di lapangan,” ujar Takdir.
Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait demi mendorong pembangunan infrastruktur pengairan yang lebih baik.
PPK Bidang Pengairan, Astrid Dwijayanthi, menjelaskan bahwa penyusunan DED untuk Sungai Lobu dilaksanakan oleh CV Geometrik Konsultan Teknik, sedangkan DED Pantai Jole dan Keraton dikerjakan oleh CV Rumbea Tri Putra.
Astrid mengungkapkan bahwa Pantai Jole menjadi perhatian serius karena kerap terdampak gelombang besar, terutama di sepanjang kawasan Jembatan Pasar Simpong hingga Tugu GMT, yang menyebabkan kerusakan pada tanggul dan mengancam ruas Jalan RE Martadinata.
“Melalui DED ini, kami ingin mengetahui cara terbaik untuk membangun tanggul yang lebih efektif dalam menahan abrasi serta mendukung pengembangan kawasan wisata pantai dan sungai,” jelasnya.
Ancaman Abrasi dan Solusi Pengamanan
Ashar Ahsan, perwakilan dari CV Rumbea Tri Putra, dalam paparannya menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan survei batimetri, topografi, serta pengamatan pasang surut air laut untuk menghitung arah angin dan gelombang secara akurat.
“Latar belakang studi ini adalah kemunduran garis pantai dari tahun ke tahun di kawasan pesisir Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, diperlukan desain bangunan pengaman pantai yang tepat guna dan sesuai kondisi teknis lapangan,” kata Ashar.
Di Kecamatan Luwuk sendiri, belum terdapat bangunan pengaman pantai seperti pemecah gelombang, yang sangat dibutuhkan untuk melindungi pemukiman, pasar, tempat ibadah, serta infrastruktur jalan.
Ashar menambahkan, penyusunan DED ini bertujuan untuk merancang struktur pengaman pantai yang tidak hanya melindungi dari abrasi dan gelombang tinggi, tetapi juga mendukung potensi wisata di kawasan tersebut.
“Target kami ke depan adalah: pertama, mengantisipasi abrasi; kedua, meredam gelombang; dan ketiga, mendesain kawasan pesisir agar dapat menjadi destinasi wisata,” ujarnya.
Hasil Survei: Tantangan dan Rencana Desain
Dari hasil survei lapangan, diketahui bahwa pantai di wilayah Simpong hingga GMT memiliki cekungan rawan arah angin, dan sebagian besar tanggul belum menggunakan reflektor gelombang—komponen yang berguna untuk meredam dan memantulkan kembali ombak.
Berdasarkan data BMKG, gelombang laut di kawasan ini bisa mencapai ketinggian 1,5 hingga 3 meter pada musim tertentu. Sementara itu, topografi pantai cenderung datar hingga jarak 20–30 meter dari garis pantai sebelum menurun ke palung laut.
Ashar menjelaskan bahwa desain bangunan pantai yang sedang dikaji kemungkinan akan menggunakan sistem groin (struktur menjorok ke laut) dengan estimasi panjang 14 meter dari garis pantai, sedangkan terumbu karang berada sekitar 17 meter dari garis pantai. Pemilihan desain juga mempertimbangkan reflektor sebagai bagian penting untuk menahan gempuran ombak.
“Dengan adanya DED ini, kami berharap dapat memperkuat perlindungan fisik pesisir, mengatur kembali penataan ruang kawasan pantai, dan mendukung pengembangan destinasi wisata bahari di Jole dan Keraton,” pungkasnya.
Turut hadir dalam diskusi laporan pendahuluan ini, Camat Luwuk, Camat Luwuk Selatan, Lurah Jole, Lurah Keraton, serta para pemangku kepentingan lainnya. Mereka turut memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap laporan pendahuluan DED Pantai Jole dan Keraton, untuk memastikan rencana yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan teknis dan kondisi di lapangan. ***
