MONONDOK— Pembangunan lanjutan Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai di Palu mulai berjalan. Kontrak pekerjaan tahap kedua telah ditandatangani pada 25 Agustus 2026 dan kini memasuki pekan ketiga pelaksanaan.
Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman (PBIP) Dinas PUPR Banggai, Ir. I Putu Jati Arsana, ST., MT., mengatakan pekerjaan Mess Pemda di Palu menjadi salah satu proyek lanjutan yang lebih dahulu memasuki tahap pelaksanaan dibanding lanjutan venue kolam renang.
“Sudah sejak akhir Agustus dan kini masuk pekan ketiga,” katanya saat ditemui bersama PPK Proyek Rika Amay.
Penandatanganan kontrak dilakukan di Palu. Setelah kontrak diteken, tim langsung melanjutkan dengan pre-construction meeting dan MC Nol, sehingga tim PUPR dapat menyelesaikan beberapa tahapan tersebut dalam sekali perjalanan.
Jati mengatakan, tim teknis PBIP dijadwalkan melakukan monitoring ke lokasi proyek pada Senin mendatang untuk melihat perkembangan pekerjaan tahap kedua tersebut.
Tak Lagi Masuk Proyek Strategis
Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, proyek lanjutan Mess Pemda di Palu kini tidak lagi mendapat pendampingan sebagai proyek strategis.
Menurut Jati, Mess Pemda sebelumnya masuk dalam daftar proyek strategis sehingga mendapatkan pendampingan, termasuk dari PPSD dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Namun, untuk pekerjaan lanjutan saat ini status tersebut tidak lagi berlaku karena proyek itu tidak ditetapkan sebagai proyek strategis.
Penetapan proyek strategis sendiri dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banggai.
Kontrak Hampir Rp4 Miliar
Berdasarkan data LPSE Kabupaten Banggai, paket pekerjaan bernama Pembangunan Mess Pemda di Palu (Lanjutan) memiliki pagu Rp3.999.986.176 dengan HPS Rp3.914.000.000.
Tender paket tersebut dimenangkan CV Bina Karya Konstruksi. Setelah melalui proses negosiasi, nilai kontrak tercatat Rp3.761.200.000.
Pekerjaan ini merupakan pekerjaan konstruksi dengan sumber dana yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah APBD Tahun Anggaran 2026.
Ruang lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan persiapan, SMKK dan K3, struktural, arsitektural, mekanikal dan elektrikal, pengadaan dan pemasangan lift, landscape, pos jaga, pagar serta pekerjaan lain-lain.
Soal Uang Muka
Jati juga menjelaskan mengenai kepastian pembiayaan pekerjaan setelah kontrak ditandatangani.
Saat proses lelang, kata dia, pihaknya memasang ketentuan bahwa uang muka tidak diberikan apabila belum ada informasi mengenai kondisi keuangan daerah.
Namun, setelah kontrak berjalan, pihaknya berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD Banggai. Dari hasil koordinasi tersebut, uang muka masih dimungkinkan untuk diberikan.
Terkait apakah PUPR Banggai siap anggaran ditengah paket proyek yang mulai berjalan, ia menegaskan, dirinya belum dapat memberikan kepastian sekaligus menjamin kondisi keuangan tersebut. Namun, mekanisme pemberian uang muka masih dapat dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak terkait.
Kini, tim teknis PBIP akan turun melakukan monitoring untuk memastikan perkembangan pekerjaan lanjutan Mess Pemda di Palu yang telah memasuki pekan ketiga sejak dimulainya pelaksanaan. (*)
